agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

"Pertama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita bisa memaafkan meskipun tidak bisa begitu saja melupakan," kata AHY.

Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki izin operasional yang lengkap, apakah BPK telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah BPK telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, dan apakah BPK telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

BUMN tersebut kemudian melakukan reformasi inner, seperti memperkuat sistem kontrol inside dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.

Melihat sengitnya persaingan, Ridwan Kamil masih optimistis menang kontestasi Pilkada Jakarta hanya satu putaran. Syaratnya, kata dia, jumlah kategori pemilih yang belum menentukan sikap dibagi rata ke tiga paslon.

Meski ditelikung, AHY tetap memaafkan Anies dan bangkit untuk mencari calon mitra ke koalisi lain. Ia mengajak seluruh kader Demokrat untuk menyongsong perjalanan politik baru dengan hati bersih dan niat get more info yang baik.

"It really is an honor along with a privilege to get involved in IDI's mission to make up and scale-up SAIs the planet in excess of. Hopefully, I'll provide some volume of the collective working experience of BPK in its role of coordination within just Indonesia, across ASEANSAI and also Worldwide Group inside the INTOSAI as well as United Nations.

BPK berperan sebagai pengawas independen yang menilai efektivitas dan efisiensi BUMN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, BPK juga aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, seperti yang terlihat pada Audit BPK terhadap dana desa di seluruh Indonesia.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman five (lima) tahun atau lebih;

Pengelolaan Keuangan:BPK juga memeriksa bagaimana BUMN mengelola keuangannya, termasuk proses penganggaran, pengeluaran, dan investasi. BPK akan menilai apakah BUMN telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan dana.

Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan berbagai metode audit untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMN.